psiaceh.or.id/ – Provinsi Lampung mendapatkan alokasi anggaran dari APBN tahun 2024 sebesar Rp 31,58 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 1,5 triliun dari alokasi APBN tahun 2023 lalu yang sebesar Rp 30 triliun.
Alokasi anggaran yang diberikan kepada Provinsi Lampung dari pemerintah pusat ini tertuang dalam Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga dan Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2024.
Alokasi anggaran sebesar Rp 31,58 triliun itu kemudian telah diserahkan oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi kepada seluruh bupati/wali kota se-Provinsi Lampung dan perwakilan satuan kerja di Provinsi Lampung.
Penyerahan alokasi anggaran secara digital berlangsung di Mahan Agung, Bandarlampung, Rabu (13/12/2023).
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin mengatakan, alokasi belanja negara dari APBN sebesar Rp 31,58 triliun yang diberikan ke Provinsi Lampung itu terdiri dari belanja pada Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp 9,32 triliun dan alokasi TKD sebesar Rp 22,26 triliun.
Adapun alokasi TKD tahun 2024 itu dengan rincian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 602,81 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 13,66 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp 1,45 triliun, DAK non-fisik sebesar Rp 4,13 triliun, Hibah Daerah Rp 1,87 Miliar, Dana Insentif Fiskal sebesar Rp 147,69 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp 2,27 triliun.
“Untuk alokasi TKD tahun 2024 mengalami peningkatan yakni pada alokasi DAU dan DAK Fisik. Untuk DAU penambahan signifikan mencapai Rp 1,05 triliun atau naik 8,3 persen jika dibandingkan tahun 2023. Sedangkan untuk DAK Fisik meningkat sebesar Rp 0,22 triliun atau meningkat 17,8 persen,” kata Dody dalam keterangannya, Rabu (13/12/2023).
Dody menjelaskan, peningkatan nilai TKD tersebut diperuntukkan guna mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah terutama guru dan tenaga kesehatan, kemudian meningkatkan pelayanan publik di daerah.
“Lalu untuk mendukung operasional sekolah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan, serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan stunting,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengatakan, pada APBN 2024 pihaknya menekankan arah kebijakan dengan tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Oleh karena itu, seluruh belanja negara diarahkan untuk mendukung percepatan ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, dukungan hilirisasi sumber daya alam, deregulasi, dan penguatan institusi.
“Saya berharap program-program pusat dan daerah menjadi fokus kita bersama, sehingga menjadi daya ungkit dalam menjaga momentum penguatan ekonomi saat ini. Hal yang perlu diingat juga bahwa dalam memanfaatkan APBD dan APBN, saya minta dilakukan secara cermat, efektif dan tepat sasaran dengan tetap menjaga tata kelola yang baik untuk kepentingan rakyat,” kata Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
Arinal juga mengatakan, jika percepatan realisasi belanja pemerintah menjadi salah satu penggerak roda perekonomian.
“Namun, saya meminta seluruh prosesnya harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi dan akuntabilitas,” jelasnya.
Dalam kegiatan ini, dilakukan juga penandatanganan pakta integritas pelaksanaan anggaran tahun 2024 antara Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Kepala KPPN bersama perwakilan satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga Lampung.
Melalui penandatanganan pakta integritas tersebut, seluruh pihak berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta menolak setiap pemberian yang diidentifikasi sebagai suap ataupun gratifikasi dari pihak mana pun. (***)